Tiga narasumber hadir membedah demokrasi konstitusional serta peran pemuda dalam menjaga kualitas politik nasional.
Medan, hariankabarnusantara.com|DPD Pemuda Demokrat Indonesia Provinsi Sumatera Utara menggelar dialog nasional bertajuk “Pilkada dalam Perspektif Sistem Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat” di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Jalan Gatot Subroto No.361, Medan, Jumat (13/03/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan kembali gerakan Pemuda Demokrat di Sumatera Utara setelah sempat mengalami kevakuman dalam beberapa waktu terakhir. Di bawah kepemimpinan Paulus Peringatan Gulo, organisasi tersebut berupaya menghidupkan kembali gerakan pemuda yang berorientasi nasionalis dan berlandaskan ideologi Marhaenisme.
Dialog menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman. Salah satunya Firman Jaya Daeli, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, yang menekankan pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, demokrasi harus tetap berakar pada konstitusi serta kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Selain itu, praktisi hukum yang juga Ketua DPC Peradi Medan, Azwir Agus, menyoroti keterkaitan antara praktik korupsi dengan kualitas demokrasi. Ia menilai demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika dibarengi integritas penyelenggara negara serta komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Sementara itu, pengamat sosial-politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Shohibul Ansor, menekankan pentingnya nilai gotong royong dalam budaya politik Indonesia.
Ia menyebut demokrasi tidak semata-mata soal kompetisi politik, tetapi juga tentang kolaborasi masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama.
Dialog nasional tersebut dipandu oleh Osryl Limbong, yang juga menjabat sebagai Direktur Sumut Institut.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan kritis terkait sistem demokrasi, pelaksanaan pilkada, serta peran pemuda dalam menjaga kualitas kehidupan politik nasional.
Panitia kegiatan Martin J Halawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah berkontribusi dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa dialog ini merupakan langkah awal menuju konsolidasi gerakan yang lebih besar.
“Ini adalah langkah awal konsolidasi. Kami menegaskan bahwa Pemuda Demokrat bukan sayap partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai mana pun. Organisasi ini bersifat independen, nasionalis, serta berlandaskan ideologi Marhaenisme,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemuda Demokrat Indonesia diharapkan dapat menjadi ruang intelektual sekaligus gerakan moral bagi generasi muda dalam memperkuat demokrasi, menjaga konstitusi, serta memperjuangkan kedaulatan rakyat di Indonesia.(Hendra)
