Pembangunan Drainase yang Menghabiskan Anggaran Ratusan Miliar Tidak Mampu Mengatasi Banjir
Medan, hariankabarnusantara.com | Upaya Pemerintah Kota Medan dalam menangani banjir kembali menjadi sorotan. Program pengendalian banjir yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) justru dinilai gagal mencapai tujuan utamanya. Hujan deras yang melanda Kota Medan beberapa hari terakhir kembali menyebabkan genangan di sejumlah titik, menandakan lemahnya efektivitas proyek tersebut.
Ironisnya, proyek drainase yang sebelumnya digadang-gadang menjadi “Master Plan Pengendalian Banjir” justru dinilai masyarakat hanya menjadi “proyek seremonial” tanpa hasil nyata. Sejumlah ruas jalan, termasuk kawasan Jalan Dr. Mansyur, Padang Bulan, kembali tergenang, meski pemerintah telah mengucurkan dana besar untuk membangun kolam retensi Universitas Sumatera Utara (USU) senilai Rp 20 miliar.
Pengamat tata kota, Dr. Alex Sihombing, ST., MT., menilai proyek drainase yang dikerjakan Pemko Medan belum memberikan dampak signifikan terhadap penanggulangan banjir.
“Pembangunan drainase ini tidak dirancang secara sistemik. Terlihat hanya mengejar proyek tanpa perhitungan teknis yang matang. Akibatnya, manfaatnya tidak terasa bagi masyarakat,” ujar Alex.
Ia menambahkan, pemerintah kota perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan pengelolaan air permukaan di Medan.
“Wali Kota Medan harus mengambil langkah baru dan berani keluar dari pola lama. Program penanggulangan banjir jangan sekadar melanjutkan warisan kebijakan yang tidak efektif,” tegasnya.
Sejumlah kalangan juga menyoroti jejak proyek drainase era eks Kepala Dinas SDABMBK, Topan Ginting, yang kini tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program tersebut dulunya diklaim sebagai proyek unggulan pengendalian banjir, namun hingga kini belum menunjukkan hasil memuaskan.
Kegagalan proyek ini menimbulkan pertanyaan besar tentang tata kelola anggaran dan efektivitas perencanaan infrastruktur di Kota Medan. Publik pun mendesak agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek drainase, termasuk penggunaan dana dan pencapaian hasil di lapangan.(ES)
