Rakor lintas sektor fokus perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Taput, hariankabarnusantara.com | Wakil Bupati Tapanuli Utara (Wabup Taput), Dr. Deni P. Lumbantoruan, memimpin rapat koordinasi penanganan pascabencana hidrometeorologi di Kecamatan Parmonangan, Senin (2/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Parmonangan itu dihadiri jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa, puskesmas, sektor pendidikan, pertanian, serta unsur perangkat daerah dan aparat keamanan.
Rapat diawali dengan pemaparan Camat Parmonangan dan para kepala desa terkait kondisi wilayah terdampak bencana, termasuk progres penyaluran bantuan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Pemerintah daerah menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci percepatan pemulihan di wilayah yang terdampak bencana alam tersebut.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa rapat koordinasi bertujuan menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia memastikan pemerintah daerah tidak membedakan penanganan antarwilayah dan akan memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh kecamatan terdampak.
Menurutnya, data kerusakan dari desa harus dilaporkan secara akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berupaya mempercepat pemulihan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan listrik, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta lahan pertanian dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait mengingat keterbatasan kewenangan dan anggaran daerah.
Wakil Bupati juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi siswa selama masa transisi pascabencana. Instansi teknis diminta segera mencari solusi agar proses belajar mengajar tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Selain itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh perangkat desa dan kecamatan untuk terus memantau kondisi masyarakat serta menyampaikan informasi yang jelas dan transparan agar situasi tetap kondusif. Pemerintah juga akan memperhatikan dampak kebijakan penutupan perusahaan konsesi hutan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama perangkat daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kominfo, unsur kepolisian, dan TNI, guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam percepatan pemulihan wilayah Parmonangan.
Melalui koordinasi yang intensif, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan.(HN)
