Pemkab Dairi Perkuat Sinergi dengan Pemprov Sumut Dorong Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor
Dairi, hariankabarnusantara.com | Pemerintah Kabupaten Dairi mendapat peluang strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) pajak Provinsi Sumatera Utara. Tambahan penerimaan tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Peluang tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang berlangsung di Gedung Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (31/8/2026).
Pemkab Dairi dalam kegiatan itu diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Dairi, Robot Simanullang. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menggenjot penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan.
Salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan besaran penerimaan yang nantinya kembali disalurkan kepada daerah melalui skema DBH.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengatakan, Pemprov Sumut akan menyalurkan DBH sebesar Rp350 miliar kepada kabupaten/kota. Selain itu, sekitar Rp1 triliun DBH lainnya direncanakan disalurkan hingga penghujung 2026.
Dari skema opsen pajak, Pemprov Sumut sebelumnya telah menyalurkan sekitar Rp1,3 triliun kepada kabupaten/kota sepanjang 2025. Sementara hingga Agustus 2026, realisasi penyaluran telah melampaui Rp900 miliar.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, semakin optimal kontribusi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak, semakin besar pula potensi DBH yang dapat diperoleh daerah.
Pemkab Dairi menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Sumut, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PKB.
Kepala Bapenda Dairi Robot Simanullang mengatakan, peningkatan penerimaan pajak akan memberikan dampak terhadap besaran DBH yang diterima pemerintah daerah.
“Semakin besar kontribusi pajak daerah yang kita setorkan, semakin besar pula dana bagi hasil yang kita dapatkan,” katanya.
Bagi Kabupaten Dairi, DBH tidak semata-mata dipandang sebagai tambahan angka dalam struktur pendapatan daerah. Dana tersebut dinilai sebagai instrumen penting untuk mendukung pembiayaan program pembangunan dan memperluas manfaat pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Pemkab Dairi berkomitmen terus menggali dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga dituntut memastikan setiap penerimaan, termasuk DBH, dikelola secara efektif, transparan dan diarahkan pada kebutuhan pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Komisaris Utama PT Jasa Raharja (Persero) Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. Aan Suhanan, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala BKAD Rahmat Syah Munthe, Kepala UPT PEPENDA Sidikalang (Samsat Dairi) Adriansyah P. Siregar, serta Kasat Lantas Polres Dairi IPTU Rotua Hotmauli Sipayung, S.H., bersama sejumlah undangan lainnya.(Red)
