Sekber Pejuang Ekologis Dorong Pemulihan Konflik Agraria, Perlindungan Lingkungan, dan Solusi bagi Eks Karyawan TPL.
Samosir, hariankabarnusantara.com | Sejumlah aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, dan rohaniawan kembali memperkuat konsolidasi menyikapi kondisi pasca dicabutnya izin operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk di atas lahan konsesi seluas 167.912 hektare di kawasan Tapanuli Raya dan Danau Toba. Pertemuan lanjutan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan di Pastoran Gereja Katolik Naga Huta, Simpang Dua Siantar, Kamis (26/2/2026).
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari diskusi para aktivis lingkungan yang sebelumnya digelar di Balige dan diinisiasi oleh Dr. Asmadi Lubis. Hadir dalam rangkaian konsolidasi tersebut Ketua KSPPM Rocky Pasaribu, aktivis AMAN Roganda Simanjuntak, tokoh agama Pdt. Jurito Sirait, Ketua Yayasan Pusuk Buhit Efendy Naibaho, Wakil Sekretaris Yayasan Pusuk Buhit M. Andi Naibaho, serta Direktur Eksekutif Komunitas Peduli Danau Toba Alex A. Simatupang bersama sejumlah aktivis lainnya.
Delegasi kemudian bertemu langsung dengan Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pejuang Ekologis Pastor Walden Sitanggang guna memperoleh informasi secara langsung terkait langkah-langkah strategis yang tengah dipersiapkan menyikapi persoalan lingkungan dan agraria pasca operasional TPL dihentikan.
Dalam pertemuan tersebut, Pastor Walden Sitanggang menegaskan bahwa Sekber tetap konsisten memperjuangkan isu mendasar terkait “merawat kehidupan”, terutama melalui upaya penyelesaian konflik agraria, pengembalian tanah adat, serta pemulihan dampak bencana ekologis yang terjadi di kawasan Tapanuli Raya dan Danau Toba.
Menurut Pastor Walden, berbagai elemen masyarakat dan rohaniawan telah merumuskan cetak kebijakan atau policy print sebagai pijakan agar Sekber dapat menjadi mitra strategis pemerintah, baik pusat maupun daerah. Langkah itu dilakukan untuk menjaga opini publik sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada perlindungan lingkungan dan masyarakat terdampak.
“Tujuannya agar tetap konsisten mempengaruhi dan menjaga opini publik serta kebijakan pemerintah, termasuk mencari solusi terbaik bagi eks karyawan TPL,” ujar Pastor Walden dalam pertemuan tersebut.
Ia juga berharap Yayasan Pusuk Buhit dapat mengambil peran aktif dengan mengusulkan tokoh-tokoh di setiap kabupaten guna melakukan pengawasan terhadap proses pasca penutupan TPL. Menurutnya, tim ekologi di setiap daerah nantinya diharapkan menjadi mitra lokal Sekber dalam memastikan seluruh proses berjalan tanpa menimbulkan korban dari pihak manapun.
Selain membahas isu lingkungan dan agraria, perhatian serius juga diberikan terhadap nasib para eks karyawan TPL yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Seluruh pihak yang hadir sepakat bahwa perlu dicari solusi terbaik agar dampak sosial akibat penutupan perusahaan tidak semakin meluas di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan itu juga dibahas rencana deklarasi pernyataan sikap Sekber bersama berbagai elemen masyarakat yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Maret 2026 mendatang. Namun sebelum deklarasi dilakukan, seluruh unsur disebut perlu menyamakan persepsi melalui pertemuan pra-deklarasi agar sikap yang dihasilkan benar-benar menjadi suara bersama masyarakat kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi langkah awal membangun gerakan kolektif lintas elemen masyarakat dalam mengawal masa depan kawasan eks konsesi TPL, baik dari sisi pemulihan lingkungan, penyelesaian konflik agraria, maupun perlindungan sosial ekonomi masyarakat terdampak.(HN)
