Aksi damai Koalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara (Kalamsu) tuntut penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik suap di lingkungan Kanwil Kemenag Sumut
Medan, hariankabarnusantara.com | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara (Kalamsu) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Selasa (14/10/2025).
Dalam aksinya, mereka menuntut Kapolda Sumut memberikan perhatian serius dan menginstruksikan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus untuk memeriksa pejabat eselon II di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara (Kemenagsu) yang diduga terlibat dalam sejumlah praktik korupsi dan jual beli jabatan.
Koordinator aksi, R. Situmorang, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik yang diduga telah merugikan keuangan negara.
“Sebagai mahasiswa, kami memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Kami hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi dan informasi berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya dalam orasi.
Lebih lanjut, R. Situmorang menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran serius yang terjadi di lingkungan Kanwil Kemenagsu. Di antaranya, dugaan korupsi pembangunan Gedung Unpenkom Regional I Medan dengan pagu anggaran sekitar Rp3 miliar, namun nilai fisik bangunannya diduga hanya mencapai 40 persen dari total dana tersebut.
Selain itu, Kalamsu juga menuding adanya penyalahgunaan wewenang jabatan, mark-up anggaran, serta dugaan SPPD fiktif yang telah terjadi hampir tiga tahun terakhir dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar. Tidak hanya itu, mereka juga menyoroti dugaan suap jual beli jabatan kepala madrasah yang melibatkan sekitar 10 orang kepala madrasah dalam tiga bulan terakhir.
“Kami melihat adanya kejanggalan dalam proses pengangkatan kepala madrasah yang terkesan prematur dan sarat praktik suap. Selain itu, indikasi korupsi juga tampak dari penggunaan dana operasional yang tidak transparan,” tambah R. Situmorang.
Dalam pernyataannya, Kalamsu menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. Mereka juga meminta aparat penegak hukum (APH) agar tidak gentar meskipun para terduga pelaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat tinggi di Kementerian Agama Pusat.
“Kami mendesak Kapolda Sumut untuk tidak gentar mengungkap kasus ini, meski oknum yang kami laporkan memiliki kedekatan dengan pejabat pusat. Aparat penegak hukum tidak boleh kalah dengan kekuasaan, karena korupsi di lembaga pendidikan agama merupakan pengkhianatan terhadap moral bangsa,” tegasnya menutup orasi.
Aksi berjalan dengan tertib di bawah pengawasan pihak kepolisian. Mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat menjadi perhatian serius aparat hukum demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.(Barto)
