LSM GAMPKER menilai Kepala Dinas Kesehatan Asahan tidak transparan dalam penggunaan anggaran dan meminta Bupati segera mengambil langkah tegas
Asahan, hariankabarnusantara.com | Suasana di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan pada Senin (3/11) tampak memanas. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam LSM Gerakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Rakyat (GAMPKER) menggelar aksi damai menuntut agar Bupati Asahan segera mencopot dr. Hari Sapna dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Koordinator aksi, Andri S.P, menyebut kepemimpinan dr. Hari Sapna sarat dengan sikap tertutup terhadap penggunaan anggaran publik. “Kami menilai dr. Hari Sapna seperti drakula penghisap uang rakyat. Anggaran besar yang dikelola Dinas Kesehatan tidak diimbangi dengan keterbukaan informasi,” ujar Andri di hadapan awak media.
Menurutnya, GAMPKER telah mengirim surat permohonan informasi publik bernomor 0136/SP-IP/DPP-GAMPKER/X/25, namun hingga kini tidak mendapat respons. “Seolah-olah dana APBD dan APBN dianggap milik pribadi,” tambahnya dengan nada kecewa.
Andri juga menyinggung beberapa proyek yang dianggap perlu diklarifikasi, seperti pengadaan komputer untuk e-Puskesmas dan Pustu senilai Rp3,09 miliar, serta pengadaan suplemen untuk program penurunan stunting sebesar Rp3,11 miliar. Ia mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. “Kami menduga ada kejanggalan yang harus diusut tuntas. Apakah dr. Hari Sapna merasa kebal hukum?” katanya tegas.
Dalam orasi, massa sempat ditemui seorang pegawai Dinas Kesehatan bernama Sukirno, namun hal itu membuat situasi semakin panas. “Kami ingin jawaban langsung dari Kadis, bukan dari staf,” seru Andri. Pegawai tersebut pun tampak terdiam dan meninggalkan lokasi.
Tidak puas dengan tanggapan itu, massa kemudian bergerak menuju Kantor Bupati Asahan untuk melanjutkan aksinya. Di sana, mereka diterima oleh Wakil Bupati Asahan, Rianto, yang berjanji akan menindaklanjuti laporan GAMPKER. Namun, Andri menolak janji tersebut dan menuntut agar Kadinkes hadir langsung menemui para pengunjuk rasa.
“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan mendirikan tenda di depan kantor Bupati. Ini bentuk kekecewaan kami terhadap pejabat yang tidak transparan,” ucap Andri. Ia juga menyerukan agar KPK turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Aksi GAMPKER berlangsung damai dan mendapat perhatian warga sekitar. Para demonstran berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan pertanggungjawaban resmi dari pihak berwenang.(Red)
