Rapat Koordinasi Tekankan Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Pakpak Bharat, hariankabarnusantara.com | Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi pada Area dan Sektor Prioritas MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertemuan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Garuda, kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, dan dihadiri oleh PIC Wilayah Sumatera Utara KPK, Renta Marito, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengampu delapan area intervensi KPK.
Dalam sambutannya, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pendampingan dan dukungan nyata dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.
“Kami berterima kasih atas kehadiran dan dukungan KPK dalam membangun tata kelola pemerintahan Pakpak Bharat yang transparan dan bebas dari korupsi. Semoga langkah kita hari ini menjadi pondasi untuk sistem pemerintahan yang semakin baik di masa mendatang,” ujar Franc Bernhard.
Kolaborasi untuk Pemerintahan Bersih
Program MCSP KPK merupakan sistem pengawasan terpadu yang bertujuan untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sistem ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu MCP (Monitoring Center for Prevention), dengan penambahan unsur Controlling dan Surveillance guna memastikan pengawasan berjalan lebih efektif.
Sementara itu, Renta Marito dari KPK menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya dalam rapat tersebut merupakan bagian dari komitmen KPK untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami pentingnya sistem pencegahan korupsi melalui pengawasan melekat dan evaluasi yang berkelanjutan. Diharapkan hasilnya dapat terlihat melalui peningkatan kinerja dan transparansi laporan keuangan daerah,” jelas Renta.
Fokus pada Pencegahan, Bukan Sekadar Penindakan
Bupati Franc Bernhard menegaskan bahwa Pemkab Pakpak Bharat berkomitmen menjalankan seluruh instrumen pencegahan korupsi yang direkomendasikan KPK. Pemerintah daerah, katanya, akan memperkuat sinergi antar-OPD dalam pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik agar terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kami ingin masyarakat merasakan manfaat dari tata kelola yang bersih dan efisien. Dengan adanya pendampingan dari KPK, kami optimistis dapat menjaga integritas birokrasi daerah,” tambahnya.
Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Akuntabel
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Pemkab Pakpak Bharat untuk melakukan refleksi dan pembenahan terhadap pelaksanaan program pencegahan korupsi di daerah. Diharapkan, hasil evaluasi MCSP kali ini mampu memperkuat sistem pengawasan internal dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja birokrasi ke depan.
Dengan kolaborasi aktif bersama KPK, Pemkab Pakpak Bharat menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip good governance yang terus digaungkan pemerintah pusat.(Red)
